Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim terus memperkuat langkah sistematis dalam menekan angka keluarga berisiko stunting (KRS).
Salah satu strategi yang diterapkan adalah pembagian wilayah prioritas intervensi jangka menengah, dengan fokus awal di kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon, Rantau Pulung, dan Sangatta Selatan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari implementasi program Cap Jempol Stop Stunting, yang menjadi proyek perubahan daerah dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Dalam jangka menengah ini, kita fokus dulu pada kecamatan dengan jumlah keluarga berisiko stunting tertinggi. Setelah intervensinya selesai dan datanya stabil, baru kita bergerak ke kecamatan lain,” ucap Junaidi kepada awak media.
Berdasarkan hasil verifikasi terakhir, jumlah keluarga berisiko stunting di Kutim mencapai lebih dari 11.000 kepala keluarga (KK).
Dari total tersebut, Kecamatan Sangatta Utara menempati posisi tertinggi dengan 3.686 KK, disusul Bengalon, Rantau Pulung, dan Sangatta Selatan.
Data tersebut dihimpun melalui sistem SIGELC (Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting) yang dikelola DPPKB dengan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
“Kalau dilihat dari kepadatan penduduk, wajar Sangatta Utara paling tinggi. Tapi yang menarik, daerah-daerah padat ini justru paling cepat merespons intervensi karena aksesnya terbuka dan masyarakatnya aktif,” jelasnya.
Intervensi yang dilakukan meliputi perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, serta pendampingan keluarga dalam program Keluarga Berencana (KB).
DPPKB juga menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk menangani faktor-faktor penyebab stunting secara komprehensif.
“Kalau kita bicara pencegahan stunting, tidak cukup hanya dengan pemberian makanan tambahan. Harus dilihat dari hulunya, misalnya ketersediaan air bersih, jamban layak, hingga kesadaran ber-KB,” tegasnya.
Lebih lanjut, Junaidi menjelaskan bahwa setelah wilayah jangka menengah ini stabil, DPPKB akan memperluas cakupan ke 14 kecamatan lainnya dalam tahap jangka panjang. Pendekatan bertahap ini dianggap lebih realistis karena memperhatikan kapasitas sumber daya dan efektivitas program di lapangan.
“Kita tidak ingin semua dijalankan sekaligus lalu hasilnya tidak terukur. Dengan pola bertahap seperti ini, setiap wilayah bisa dimonitor dampaknya dengan jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saidah, menuturkan bahwa strategi ini juga melibatkan pendekatan sosial berbasis komunitas. Menurutnya, keberhasilan intervensi tidak hanya ditentukan oleh bantuan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat di tingkat desa.
“TPK dan PLKB kami ajak aktif mengedukasi warga melalui pertemuan keluarga, posyandu, dan kegiatan desa. Jadi masyarakat juga ikut mengawal perbaikan di lingkungannya sendiri,” ungkap Ani.
Ia menambahkan bahwa hasil sementara menunjukkan penurunan risiko stunting paling signifikan terjadi di Kelurahan Teluk Lingga dan Desa Singa Gembara, dua wilayah yang sebelumnya termasuk kategori merah dalam peta risiko.
“Kalau dulu banyak keluarga tidak memiliki jamban atau air bersih, sekarang mulai banyak perubahan. Program dari Dinas PU dan PDAM benar-benar terasa dampaknya,” jelasnya.
Melalui strategi jangka menengah ini, DPPKB Kutim menegaskan komitmennya untuk menjadikan pencegahan stunting sebagai gerakan lintas sektor dan lintas generasi.
Program ini tidak hanya mengejar penurunan angka, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa kesehatan keluarga adalah fondasi pembangunan daerah.
“Menurunkan stunting itu bukan kerja sehari, tapi kerja bersama. Kalau semua sektor bergerak seirama, hasilnya akan jauh lebih besar,” pungkas Junaidi. (TS/ADV)
