Balikpapan — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan kembali menegaskan adanya tantangan serius terkait keterbatasan personel lapangan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan transportasi.
Kondisi ini menjadi perhatian penting, terutama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan persiapan Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menjelaskan bahwa jumlah personel yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan operasional di lapangan.
Petugas harus dibagi ke berbagai zona dan titik strategis, sehingga tidak semua kawasan rawan kemacetan maupun pelanggaran dapat diawasi penuh setiap saat.
“Jumlah personel yang kami miliki masih belum ideal untuk menjawab seluruh kebutuhan operasional. Petugas harus kami bagi dalam sejumlah zona, sementara dinamika lalu lintas berkembang sangat cepat,” ujar Fadli, Senin (24/11/2025).
Fadli menjelaskan bahwa Dishub memiliki beberapa unit operasional yang bertugas menangani pengaturan lalu lintas, parkir, pengujian kendaraan, hingga pembinaan transportasi.
Namun, keterbatasan anggota memaksa Dishub menetapkan lokasi prioritas sebagai fokus utama pengawasan.
“Kami melakukan pemetaan prioritas, karena tidak mungkin menempatkan personel di semua titik secara bersamaan. Lokasi yang memiliki risiko kepadatan tinggi menjadi fokus kami,” sambuhgnya.
Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, Dishub Balikpapan mulai memperkuat sistem pemantauan berbasis teknologi. Pemanfaatan Closed-Circuit Television (CCTV), sistem B-Connect, Area Traffic Control System (ATCS), hingga perangkat monitoring online kini menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan pengawasan mobilitas.
“Pemanfaatan teknologi membantu menutup celah pengawasan yang tidak bisa dijangkau personel. Sistem digital sangat membantu dalam pemantauan dan pengambilan keputusan cepat saat terjadi insiden,” tegasnya.
Namun demikian, Fadli menekankan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia.
Penindakan, pengamanan titik rawan, hingga komunikasi langsung dengan masyarakat tetap membutuhkan kehadiran petugas di lapangan.
“Teknologi mendukung, tetapi manusia tetap faktor utama. Penegakan aturan dan interaksi publik tidak bisa dilakukan oleh sistem,” jelasnya.
Terkait penambahan tenaga baru, Dishub telah mengajukan evaluasi kebutuhan personel kepada Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar penyusunan kebijakan kepegawaian. Harapannya, sumber daya manusia (SDM) di sektor transportasi dapat diperkuat sesuai perkembangan kebutuhan.
“Kami sudah mengajukan kebutuhan penambahan personel. Harapan kami, ini dapat menjadi prioritas karena beban pelayanan publik semakin besar,” katanya.
Selain itu, Dishub juga meningkatkan kompetensi anggota yang ada melalui pelatihan teknis, mulai dari rekayasa lalu lintas, pengaturan titik krusial, hingga pengoperasian perangkat smart mobility yang menjadi bagian dari sistem transportasi modern.
Dalam kesempatan yang sama, Fadli mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga ketertiban berlalu lintas. Ia menegaskan bahwa beban pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas di lapangan.
“Sebagus apa pun teknologi, sekuat apa pun personel kami, hasilnya tidak maksimal tanpa dukungan masyarakat. Mobilitas kota adalah tanggung jawab bersama,” tututupnya.
Melalui kombinasi penguatan SDM, digitalisasi teknologi transportasi, dan kerja sama lintas sektor, Dishub Balikpapan optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik serta menciptakan sistem mobilitas yang lebih efisien, tertib, dan modern. (ADV)
