Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim meluncurkan program Cap Jempol Stop Stunting, sebagai langkah nyata menekan angka stunting dengan strategi kolaboratif lintas sektor.
Program ini bukan hanya seremoni belaka, melainkan gerakan terpadu untuk mewujudkan keluarga sehat dan generasi Kutim yang tangguh.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menegaskan bahwa peluncuran program tersebut menjadi wujud komitmen kuat antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam memerangi stunting dari hulu hingga hilir.
“Cap Jempol Stop Stunting ini bukan hanya acara seremonial, tapi kerja kolaborasi yang menyatukan pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dalam satu tujuan yang sama: menurunkan angka stunting,” ujar Junaidi kepada tamu undangan.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti lebih dari 400 peserta luring dan 1.000 peserta daring, mulai dari Forkopimda, DPRD, BKKBN, organisasi profesi, hingga pelaku dunia usaha seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Pamapersada Nusantara (PAMA), dan PT Indominco Mandiri.
Mereka bersepakat membangun sinergi program lintas sektor untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
DPPKB juga memperkenalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan keluarga berisiko stunting, yang difasilitasi oleh tim ahli dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Samarinda.
Selain itu, workshop dan komitmen bersama turut digelar untuk memperkuat arah kerja semua pihak yang terlibat.
“Sinergi adalah kata kunci. Semua pihak harus ikut karena keluarga berisiko itu ada di sekitar kita. Tidak ada satu pun lembaga yang bisa menuntaskan stunting sendirian,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang semakin terjalin erat, program ini diharapkan mampu menjadi batu loncatan menuju Kutim Hebat dan Generasi Emas Indonesia 2045, di mana keluarga menjadi pondasi utama pembangunan manusia. (TS/ADV)
