Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat integrasi data antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai strategi percepatan penurunan keluarga berisiko stunting (KRS). Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menyebut kerja kolaboratif ini penting agar intervensi tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga kebutuhan dasar lainnya.
“Stunting tidak hanya bicara gizi dan kesehatan. Ada faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, hingga kesertaan pekerjaan yang menentukan risiko keluarga,” jelas Junaidi kepada awak media.
Junaidi menerangkan bahwa keluarga yang masuk kategori KRS kemungkinan juga termasuk kelompok rentan atau miskin ekstrem yang terdata di Dinsos. Kebutuhan mereka bukan hanya makanan tambahan, tetapi juga kondisi rumah yang layak, akses air bersih, dan bimbingan perencanaan keluarga yang tepat.
“Kalau dia termasuk dalam desil 1–4 dan masuk data miskin ekstrem, otomatis kami akan sandingkan dengan program Dinsos,” katanya.
Selain itu, bagi keluarga yang kepala keluarganya menganggur atau memiliki pendidikan dasar yang belum tercapai, program pelatihan kerja dan pendidikan kesetaraan harus segera didorong.
“Ada yang tidak bisa bekerja karena tidak punya pendidikan. Maka kita arahkan ke Paket A, Paket B, atau Paket C di Dinas Pendidikan. Semua itu gratis di Kutim,” jelasnya.
Data yang DPPKB miliki menjadi kompas agar intervensi dari berbagai instansi tepat sasaran dan saling terhubung. Dengan adanya data spesifik per keluarga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi bekerja secara terpisah atau tumpang tindih.
“Kalau lintas sektor sepakat memakai data ini sebagai landasan, kita bisa mempercepat perubahan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak boleh berhenti di wacana dan pertemuan rapat. Setiap data yang dipaparkan harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata.
“Kita butuh pembuktian di lapangan, bukan hanya wacana kebijakan,” ujarnya.
Dirinya berharap integrasi data dan program ini dapat membuka lebih banyak akses solusi bagi keluarga berisiko tinggi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi mereka.
“Kalau ekonomi keluarga membaik, pendidikan anak terjamin, dan akses kesehatan layak, maka risiko stunting akan turun dengan sendirinya,” tutupnya. (TS/ADV)
