Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya menekan angka stunting di daerah.
Kali ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim untuk memperkuat intervensi kesehatan berbasis data keluarga berisiko stunting (KRS) yang terhimpun melalui sistem SIGELC (Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah penanganan stunting tepat sasaran.
Menurutnya, Dinkes memiliki peran penting dalam melakukan validasi kondisi kesehatan ibu dan anak, sementara DPPKB berfokus pada pemetaan keluarga yang berisiko.
“Data dari DPPKB menjadi pintu masuk untuk menentukan siapa yang perlu diintervensi oleh Dinkes. Kalau data keluarga akurat, maka program gizi, imunisasi, dan pelayanan kesehatan bisa lebih efektif,” ujar Junaidi kepada awak media.
Kolaborasi ini dilakukan melalui mekanisme data sharing antara dua dinas.
Setiap semester, DPPKB mengirimkan daftar nama dan alamat keluarga berisiko stunting berdasarkan hasil verifikasi lapangan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Dinkes kemudian menindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan, pemberian suplemen gizi, dan edukasi bagi keluarga sasaran.
“Kalau dulu intervensi sering bersifat umum, sekarang lebih personal. Kita tahu siapa yang perlu disasar, di mana lokasinya, dan apa kebutuhannya,” jelasnya.
sementara itu, Pelaksanaan Tugas (Plt) Dinkes Kutim, Sumarno menyambut baik langkah sinergi ini karena mempermudah pihaknya dalam menindaklanjuti keluarga yang benar-benar membutuhkan perhatian medis.
Ia menegaskan, Dinkes berkomitmen menjadikan data KRS sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi kunci pencegahan stunting sejak dini.
“Kerja sama ini membuat kami bisa bergerak lebih cepat tanpa harus melakukan survei ulang. Data dari DPPKB sangat membantu dalam mengarahkan intervensi kepada kelompok rentan,” ujar Sumarno.
Lebih lanjut, tenaga ahli bidang kesehatan DPPKB Kutim, dr. Hendri, menambahkan bahwa kedua instansi kini juga tengah mengintegrasikan sistem Posyandu Digital dengan database DPPKB.
Langkah ini memungkinkan petugas kesehatan memperbarui data kondisi gizi dan kesehatan anak secara real-time, sehingga pengawasan menjadi lebih mudah.
“Kalau ditemukan kasus anak gizi buruk atau ibu hamil berisiko tinggi, sistem langsung memberi sinyal agar segera ditindaklanjuti. Ini membuat pelayanan lebih responsif dan efisien,” jelas Hendri.
Selain pelayanan medis, kerja sama DPPKB dan Dinkes juga difokuskan pada edukasi masyarakat melalui kelas keluarga sehat dan kampanye gizi seimbang di berbagai kecamatan, terutama di wilayah padat seperti Sangatta Utara dan Bengalon.
“Pencegahan stunting harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Kami ingin memastikan setiap keluarga tahu bagaimana menjaga pola makan, kebersihan, dan kesehatan ibu-anak,” terang Sumarno.
Sinergi kedua dinas ini menunjukkan bahwa data bukan sekadar angka, tetapi dasar pengambilan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based policy), Kutim menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang serius dalam upaya menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
“Kalau kita punya data yang benar, langkahnya jadi pasti. Dari data itulah kita membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan setiap kebijakan benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan,” pungkas Junaidi. (TS/ADV)
