Kutai Timur –Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengintensifkan persiapan agar Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeukusdes) dapat berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Program ini tidak hanya difokuskan pada penyaluran dana, tetapi juga menekankan pembangunan berbasis masyarakat yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
Melalui sistem pengawasan berlapis, pemerintah dapat memastikan setiap RT mendapatkan pendampingan optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa mekanisme pendampingan dilakukan secara proporsional agar setiap wilayah dapat terawasi dengan baik dan efektif.
“Satu orang pendamping akan menangani sepuluh RT. Setelah pendampingan, seluruh RT diharapkan dapat menggelar musyawarah bersama kepala desa dan warga untuk menentukan program prioritas di lingkungannya masing-masing,” jelas Basuni.
Menurut Basuni, pendamping memegang peran kunci dalam memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai pedoman dan hasil musyawarah RT. Dengan rasio satu pendamping untuk sepuluh RT, koordinasi di lapangan dapat berjalan lebih intensif, dan permasalahan teknis atau administratif dapat segera ditangani.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap musyawarah, agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan berdampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.
“Program Bankeukusdes bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata membangun desa dari, oleh, dan untuk masyarakat,” tegas Basuni.
Dengan sistem pendampingan yang terstruktur dan partisipasi warga yang maksimal, Pemkab Kutim berharap Bankeukusdes dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang adil, merata, dan berkelanjutan, berorientasi jangka panjang.(SH/ADV)
