Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang masuk dalam rencana pembangunan Infrastruktur Pascapanen (IPP) Perum BULOG di wilayah Kalimantan. Namun, pelaksanaan pembangunan fasilitas tersebut masih menunggu penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi, terutama dokumen hibah lahan dari pemerintah daerah. Percepatan proses ini menjadi perhatian pemerintah pusat agar pembangunan dapat segera dilanjutkan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian Penyediaan Infrastruktur Pascapanen yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia secara daring. Pertemuan berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim, Rabu (11/11/2026) siang.
Rapat dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama. Sejumlah kementerian dan lembaga turut mengikuti pembahasan, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengaturan BUMN, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta pemerintah daerah yang masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur BULOG.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diwakili Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor. Ia mengikuti rapat bersama jajaran perangkat daerah terkait dari ruang rapat Diskominfo Kutim.
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Rapat juga menindaklanjuti penandatanganan kajian bersama pada 4 November 2026 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG.
Dalam pemaparan BULOG, Kutim disebut sebagai salah satu wilayah strategis di Kalimantan yang menjadi sasaran pembangunan IPP melalui skema hibah lahan dari pemerintah daerah. Meski demikian, terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Persyaratan tersebut meliputi dokumen hibah, kepastian status tanah, kesesuaian tata ruang, serta perizinan.
Perwakilan Perum BULOG, Joko Pamungkas, menyampaikan bahwa berdasarkan pembaruan data per 11 November 2026, proses dokumen hibah lahan untuk pembangunan IPP di Kutim masih berlangsung di tingkat pemerintah daerah. Situasi serupa juga dialami 21 daerah lainnya yang sedang menyelesaikan administrasi penyediaan lahan.
Joko meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penyelesaian dokumen tersebut. Menurutnya, kepastian waktu dan kelengkapan persyaratan diperlukan agar proses pembangunan tidak tertunda akibat persoalan legalitas lahan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu mempercepat proses hibah lahan dan memberikan kepastian kapan dokumennya selesai. Dengan begitu, ketika pembangunan akan dimulai, proses sertifikat tanah juga sudah tuntas,” ujar Joko.
Penyelesaian administrasi menjadi bagian mendasar dalam persiapan pembangunan fasilitas pascapanen. Ketersediaan lokasi saja belum cukup, sebab lahan yang digunakan juga harus memiliki status hukum dan peruntukan yang jelas. Kelengkapan dokumen menjadi dasar bagi BULOG untuk melanjutkan tahapan persiapan hingga pelaksanaan pembangunan.
Fasilitas IPP diharapkan dapat memperkuat infrastruktur pendukung sektor pangan, khususnya dalam pengelolaan hasil pertanian setelah masa panen. Keberadaannya dirancang untuk membantu penanganan hasil produksi, menekan potensi kehilangan hasil panen, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan.
Bagi Kutim, pembangunan fasilitas tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat dukungan infrastruktur terhadap sektor pangan daerah. Karena itu, pemerintah kabupaten perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta Perum BULOG untuk memenuhi seluruh persyaratan yang masih berjalan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan segera memberikan kepastian mengenai penyelesaian hibah lahan, termasuk kelengkapan tata ruang dan perizinan. Apabila seluruh dokumen legalitas telah terpenuhi, pembangunan Infrastruktur Pascapanen Perum BULOG di Kutai Timur diharapkan dapat melangkah ke tahapan selanjutnya untuk mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional. (YS/ADV)
![]()







