Kutai Timur — Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berpotensi menerima tambahan penghasilan yang lebih besar pada 2027. Pemerintah daerah tengah menyiapkan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan proyeksi kenaikan sekitar 35 persen.
Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/8/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu turut diikuti Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman beserta jajaran pemerintah daerah secara daring.
Rizali menjelaskan, penyesuaian TPP tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari evaluasi struktur belanja pegawai di lingkungan Pemkab Kutim. Pemerintah daerah saat ini tengah menghitung kembali komposisi belanja agar lebih sesuai dengan ketentuan sekaligus kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, porsi belanja pegawai Kutim masih relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur. Karena itu, standardisasi diperlukan sebelum pemerintah menentukan besaran anggaran untuk kebutuhan lainnya.
“Kalau belanja pegawai itu idealnya berdasarkan aturan tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD. Kita berhitung kalau APBD kita rendah, apa lantas belanja pegawai kita juga kita kurangi? Kan tidak mungkin,” ujarnya.
Ia menerangkan, perhitungan belanja pegawai perlu dilakukan terlebih dahulu. Setelah kebutuhan tersebut ditetapkan, pemerintah baru dapat mengatur alokasi untuk belanja modal maupun barang dan jasa sesuai program prioritas daerah.
“Jadi kita standarkan dulu belanja pegawai kita, baru untuk masuk ke kegiatan lainnya menyesuaikan dengan belanja modal, belanja barang jasa sesuai dengan program pemerintah,” tuturnya.
Dalam proses penataan tersebut, TPP menjadi salah satu komponen yang akan mendapat penyesuaian. Rizali memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan rencana peningkatan TPP mulai tahun depan.
“TPP insyaallah kita naikkan tahun depan,” ungkapnya.
Mengenai persentase kenaikan, ia menyebut angka yang tengah dirancang berada di kisaran 35 persen dari besaran TPP yang diterima ASN saat ini.
“Sekitar 35 persen,” ujarnya.
Meski telah memiliki gambaran besaran kenaikan, Rizali menegaskan pelaksanaannya tetap harus melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan publik maupun program pembangunan prioritas.
Penataan belanja pegawai juga diharapkan berjalan beriringan dengan kebutuhan belanja modal serta belanja barang dan jasa. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan ASN tetap dapat dilakukan tanpa mengesampingkan ruang fiskal untuk pembangunan.
Pemkab Kutim selanjutnya akan melakukan perhitungan lebih lanjut terhadap struktur belanja 2027. Rencana kenaikan TPP tersebut menjadi bagian dari upaya menata belanja pegawai sekaligus menyesuaikannya dengan kapasitas keuangan daerah.
Jika kondisi APBD memungkinkan, penyesuaian TPP diharapkan dapat mulai diterapkan pada 2027, sembari tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan aparatur dan kepentingan pembangunan masyarakat Kutim. (NY/ADV)
![]()







