Kutai Timur — Upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak hanya dilakukan melalui sektor kesehatan. Pengawasan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai memiliki potensi aktivitas berisiko juga diperkuat dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).
Kepala Satpol PP Kutim Fata Hidayat mengatakan, pihaknya siap mengambil bagian dalam upaya pemerintah daerah mencegah penyebaran HIV/AIDS. Peran Satpol PP terutama diarahkan pada pengawasan kondisi lapangan serta memastikan aktivitas usaha tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Yang jelas kami mendukung gerakan ini agar Kutai Timur bebas dari HIV maupun AIDS,” ujar Fata setelah mengikuti rapat koordinasi bersama KPAD di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Senin (10/8/2026).
Fata menjelaskan, personel Satpol PP sebelumnya telah melakukan sejumlah kegiatan pengawasan di lokasi yang berdasarkan laporan masyarakat dianggap memiliki aktivitas berisiko. Beberapa di antaranya dilakukan melalui razia maupun pemantauan langsung.
Meski demikian, informasi yang diterima petugas tidak selalu sesuai dengan kondisi saat pemeriksaan. Dalam beberapa kegiatan, petugas tidak menemukan aktivitas seperti yang dilaporkan masyarakat.
Karena itu, menurut Fata, pengawasan terhadap lokasi-lokasi tersebut perlu dilakukan dengan melihat kondisi faktual di lapangan. Penanganan juga tidak semata-mata diarahkan pada tindakan penertiban.
Satpol PP memilih mengedepankan pendekatan persuasif dalam berhadapan dengan pemilik usaha. Teguran dan imbauan diberikan agar pengelola memahami kewajiban menjalankan kegiatan usaha sesuai norma sosial maupun aturan yang berlaku.
“Strategi persuasif juga dikedepankan dengan memberikan teguran tegas serta imbauan edukatif kepada para pemilik usaha. Langkah ini bertujuan agar para pelaku usaha senantiasa menjalankan operasional sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Kutim,” sambungnya.
Sementara untuk data mengenai jumlah warga yang hidup dengan HIV, Fata menyebut Satpol PP tidak memiliki kewenangan maupun data rinci terkait hal tersebut. Data kasus berada dalam pengelolaan KPAD dan sektor kesehatan.
Dengan demikian, posisi Satpol PP lebih berkaitan dengan fungsi pengawasan serta dukungan terhadap penerapan kebijakan pemerintah di lapangan.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS membutuhkan kerja bersama antarinstansi. Pengawasan lokasi berisiko harus berjalan beriringan dengan edukasi kesehatan, pelayanan pengobatan, pendampingan, hingga upaya menghilangkan stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV.
Pendekatan tersebut diperlukan agar pencegahan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mampu mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya lingkungan yang sehat.
Koordinasi KPAD dan Satpol PP diharapkan dapat membuat langkah pencegahan di Kutim lebih terarah. Pemerintah daerah juga mendorong agar pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kondisi di lapangan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Satpol PP Kutim menegaskan dukungannya terhadap target pemerintah daerah dalam menekan risiko penularan HIV/AIDS sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dan usaha tetap berjalan dalam koridor aturan yang berlaku. (NY/ADV)
![]()







