AdvetorialPemerintah

11 Desa di Kutim Masih Tunggu Nomor Induk dari Kemendagri

Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memantau proses pengusulan 11 desa yang hingga kini masih menunggu penerbitan nomor induk desa dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepastian nomor induk tersebut menjadi tahapan penting bagi desa-desa yang tengah diperjuangkan untuk memperoleh status definitif. Pemerintah daerah pun terus mengikuti perkembangan proses administrasinya di tingkat pemerintah pusat.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan hal tersebut saat membuka Festival Budaya Ufah Tahun 2026 di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Minggu (9/8/2026). Miau Baru menjadi salah satu desa yang termasuk dalam daftar tersebut.

Ardiansyah menjelaskan, proses penetapan 11 desa sebagai desa definitif masih bergantung pada penerbitan nomor induk oleh Kemendagri.

“Perjuangan Kabupaten Kutai Timur itu ada 11 desa yang sampai saat ini kita masih menunggu nomor induk desanya yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Ardiansyah.

Untuk memastikan proses tersebut terus berjalan, jajaran Pemkab Kutim juga melakukan pemantauan langsung ke pemerintah pusat. Ia menyebut Asisten I Sekretariat Kabupaten Kutim yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah meminta izin untuk memonitor perkembangan pengusulan tersebut ke Kemendagri.

“Beberapa hari yang lalu Asisten I minta izin kepada Bupati untuk terus memonitor itu, mendatangi Kementerian. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat 11 desa yang kita harapkan untuk segera menjadi desa definitif termasuk Miau Baru ini segera hadir,” ungkapnya.

Ardiansyah berharap proses administrasi di tingkat pemerintah pusat segera memperoleh kepastian sehingga 11 desa yang selama ini diperjuangkan dapat berstatus definitif.

Menurutnya, kepastian status administrasi desa penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.

Momentum Festival Budaya Ufah di Miau Baru juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah menyampaikan perkembangan tersebut kepada masyarakat. Di tengah kegiatan pelestarian budaya, perjuangan administratif agar desa memperoleh status definitif terus menjadi perhatian Pemkab Kutim.

Ardiansyah berharap proses penerbitan nomor induk dapat segera diselesaikan sehingga Miau Baru dan desa-desa lainnya memperoleh kepastian status.

Pemkab Kutim akan terus memantau perkembangan proses tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. (NY/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *