Samarinda – Bayangkan lagi asyik nyetir, tiba-tiba berpapasan dengan truk tambang segede gaban yang ngebut di jalan nasional. Bukan adegan film laga, tapi kenyataan yang dialami warga Kutai Timur setiap hari.
Tapi tenang, DPRD Kaltim mulai turun tangan. Lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (29/4/2025), Komisi III yang dikomandoi Abdulloh akhirnya menekan gas dalam menyuarakan solusi. Yang jadi sorotan: jalur hauling batubara PT KPC yang melintasi jalan nasional.
“Solusi konkret sudah di depan mata,” kata Abdulloh.
“KPC siap bangun jalan baru sepanjang 12,7 km. Lahannya sudah beres 99 persen. Tinggal izin tukar guling dari pusat,” sambungnya.
Bukan janji kosong. DPRD Kaltim siap kawal langsung ke Jakarta kalau perlu. Jalan negara, tegas mereka, bukan milik eksklusif kendaraan tambang. Ia milik semua pengguna harian, pelajar, pedagang, bahkan ambulans.
RDP ini bukan sekadar rapat basa-basi. Ini sinyal: bahwa keselamatan warga lebih penting dari keuntungan korporasi. Bahwa infrastruktur publik harus diprioritaskan untuk rakyat, bukan roda truk batubara.
Kini bola ada di tangan pemerintah pusat. Warga menunggu, apakah “jalan alternatif” itu hanya sekadar rencana, atau benar-benar akan menjadi kenyataan yang membebaskan jalan nasional dari beban tambang. (SH)
