AdvetorialKabar TerkiniKutai Timur

Pemkab Kutim Siapkan Delapan Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat

Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mempercepat penyiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Jalan Simono, Sangatta Utara. Lahan seluas sekitar delapan hektare disiapkan sebagai salah satu persyaratan sebelum pembangunan fisik program pendidikan tersebut dapat dimulai.

Tahapan penyiapan lahan menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi persiapan pematangan lokasi Sekolah Rakyat yang dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor di Ruang Kapur, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Kamis (30/7/2026).

Noviari mengatakan, lahan yang dipersiapkan merupakan aset Pemkab Kutim. Meski sertifikat lahan masih dalam proses, status kepemilikannya telah jelas sehingga dapat dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan pembangunan Sekolah Rakyat.

“Lahan yang kita siapkan harus memenuhi persyaratan. Sertifikatnya masih dalam proses, tetapi lahannya sudah merupakan aset milik Pemkab Kutim,” ujar Noviari.

Lokasi tersebut sebelumnya direncanakan sebagai kawasan perumahan pegawai Pemkab Kutim. Dari sekitar 20 hektare aset pemerintah daerah yang tersedia, sekitar delapan hektare dinilai memenuhi kebutuhan lokasi Sekolah Rakyat.

Namun, pemerintah daerah (pemda) tidak hanya harus memastikan aspek legalitas lahan. Kondisi tapak juga perlu disiapkan agar memenuhi kebutuhan pembangunan. Pekerjaan tersebut mencakup penyusunan rancangan kawasan, penghitungan kebutuhan cut and fill atau penggalian dan penimbunan tanah, hingga penyusunan kebutuhan pembiayaan.

Rancangan tata letak kawasan saat ini diajukan kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda untuk mendapatkan persetujuan. Setelah desain ditetapkan, kebutuhan biaya pematangan lahan akan dihitung secara lebih rinci.

“Desain tata letak saat ini sedang kami ajukan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim di Samarinda. Setelah desainnya ditetapkan, baru dapat dihitung kebutuhan biaya pematangan lahannya,” jelas Noviari.

Besaran kebutuhan anggaran selanjutnya akan dikaji Dinas Pekerjaan Umum dan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sumber pembiayaan pematangan lahan nantinya dapat diarahkan melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemda menargetkan seluruh proses penyiapan lahan dapat diselesaikan tahun ini. Setelah persyaratan terpenuhi, pemerintah pusat dijadwalkan melakukan survei teknis di lokasi sebagai bagian dari tahapan menuju pembangunan fisik.

“Target kita tahun ini seluruh penyiapan lahannya selesai. Setelah itu kementerian akan melakukan survei teknis di lapangan. Kalau semua persyaratan terpenuhi, mudah-mudahan pembangunan fisiknya bisa dimulai tahun depan,” tutur Noviari.

Dari sisi teknis, pekerjaan pematangan lahan seluas delapan hektare diproyeksikan berlangsung selama 117 hari kalender. Tahapannya meliputi pengupasan lapisan tanah, perataan permukaan, pekerjaan cut and fill, hingga pembentukan kontur sesuai desain teknis.

Setelah pematangan selesai, pemerintah pusat akan melakukan survei lanjutan, termasuk pengujian kondisi dan daya dukung tanah atau soil test. Hasil pengujian tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan desain konstruksi Sekolah Rakyat.

Dengan demikian, penyiapan lahan menjadi tahapan awal yang menentukan sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kutim dapat dilaksanakan. (SL/ADV)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *