Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat upaya penanganan stunting dengan mendatangi langsung keluarga yang masuk dalam kategori keluarga risiko stunting (KRS). Pendekatan tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola yang menyasar ribuan keluarga di Kecamatan Sangkulirang.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim mencatat terdapat 1.073 keluarga risiko stunting yang tersebar di 15 desa di Kecamatan Sangkulirang. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memperkuat pendampingan dan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga.
Kegiatan penanganan berlangsung di BPU Kantor Camat Sangkulirang, Selasa (11/8/2026). Selain menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, perangkat daerah, hingga lembaga yang terlibat dalam pemberian bantuan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah mengatakan, jumlah keluarga yang masuk kategori berisiko menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai sektor agar intervensi yang diberikan dapat menjangkau kebutuhan keluarga secara lebih menyeluruh.
“Stunting atau keluarga risiko stunting tidak bisa kita selesaikan kalau tidak bersama-sama. Harus ada kolaborasi karena tidak semudah yang kita bayangkan harus menghilangkan itu,” ujar Yuriansyah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), Desa Benua Baru menjadi wilayah dengan jumlah KRS terbanyak di Sangkulirang, yakni mencapai 237 keluarga. Kemudian Benua Baru Ulu dengan 167 keluarga, Perupuk sebanyak 106 keluarga, serta Maloy sebanyak 93 keluarga.
Yuriansyah menjelaskan, intervensi terhadap keluarga berisiko tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan maupun pemberian makanan tambahan. Kondisi lingkungan tempat tinggal juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan stunting.
Karena itu, DPPKB Kutim turut mendorong keterlibatan perangkat daerah lain, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Bantuan berupa jamban sehat dan rumah layak huni dinilai dapat mendukung perbaikan kondisi keluarga yang menjadi sasaran intervensi.
“Harapan kita, program dari Perkim seperti bantuan jamban sehat dan Rumah Layak Huni bisa menjangkau masyarakat Sangkulirang,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan makanan tambahan yang bersumber dari Baznas Kutim juga diserahkan kepada sejumlah keluarga sasaran. Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada keluarga lainnya melalui Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Sangkulirang.
Selain bantuan, kegiatan diisi dengan edukasi mengenai penanganan keluarga risiko stunting. Materi disampaikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) DPPKB Kutim Agustina. Sementara Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim, Ani Saida memaparkan perkembangan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting (Genting).
Sekretaris Camat Sangkulirang, Suwandi menyambut baik langkah DPPKB Kutim yang turun langsung ke wilayahnya. Ia berharap kehadiran pemerintah dan tim pendamping dapat memperkuat upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah desa dalam menekan risiko stunting.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bersama tim bisa mendorong bagaimana mengatasi dan mengurangi munculnya stunting yang ada di wilayah Sangkulirang,” ujarnya.
Menurut Yuriansyah, intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan jumlah keluarga berisiko sekaligus mendorong Sangkulirang menuju kondisi bebas stunting.
“Mudah-mudahan ke depan apa yang kita inginkan, bahwa di Kecamatan Sangkulirang itu bisa zero dari stunting. Ini harapan kita,” tutupnya.
Upaya tersebut tidak berhenti pada pemberian bantuan. Pendampingan keluarga, edukasi gizi, pemenuhan akses air bersih dan jamban sehat, peningkatan kualitas hunian, hingga penggunaan alat kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur menjadi bagian dari pendekatan yang perlu dilakukan secara terpadu.
Dengan model jemput bola, Pemkab Kutim berupaya memastikan keluarga yang masuk kategori risiko stunting dapat memperoleh perhatian dan intervensi sesuai kebutuhannya. Kolaborasi lintas sektor pun diharapkan mampu memperkuat pencegahan agar risiko stunting tidak berkembang menjadi persoalan tumbuh kembang anak. (NY/ADV)
![]()







