Balikpapan — Sistem parkir di Kota Balikpapan akan mengalami perubahan besar mulai 2025. Setelah berbagai evaluasi menunjukkan rendahnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta maraknya masalah di lapangan, Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan tiga skema baru yang akan menjadi fondasi reformasi perparkiran di kota minyak.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Fathurrahman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta laporan menyeluruh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir mengenai pola kerja juru parkir (jukir) binaan, pengelolaan lahan parkir, dan evaluasi terhadap sejumlah titik yang dinilai kurang optimal. Dari sinilah kebutuhan reformasi sistem muncul.
“Tiga model pengelolaan ini kami susun untuk menambah ketertiban, transparansi, dan manfaat bagi daerah,” jelas Fadli, Sabtu (22/11/2025).
Dishub menilai beberapa titik parkir layak dikelola oleh operator profesional. Selain sarana dan prasarana yang lebih terjamin, pola kerja sama dengan pihak ketiga diyakini mampu meningkatkan PAD karena seluruh operasional dilakukan secara akuntabel.
“Kami sedang mengkaji besaran kontribusi dari pihak ketiga agar efisiensi anggaran bisa tercapai,” katanya.
Dengan skema ini, potensi kebocoran retribusi dapat ditekan karena pendapatan masuk langsung ke kas daerah.
Inovasi besar lainnya adalah penerapan sistem parking gate non-tunai, yang memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Sistem ini akan diuji pertama kali di tiga titik prioritas, yaitu Stadion Batakan, Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, dan Gedung Kesenian.
Metode transaksi elektronik ini diproyeksikan meningkatkan akurasi pendapatan dan menghilangkan pungutan yang tidak resmi.
Selain mekanisme pengelolaan, Dishub juga melakukan penataan ulang terhadap puluhan jukir binaan, baik dari aspek penempatan, pengawasan, maupun standar kerja.
“Penempatan jukir harus sesuai kebutuhan lapangan dan tidak boleh asal-asalan. Ini agar layanan parkir lebih profesional,” ujarnya.
Namun, Fadli menegaskan bahwa tantangan parkir liar masih menjadi pekerjaan terbesar. Kawasan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, dan sejumlah pusat bisnis menjadi lokasi paling rawan karena minimnya lahan parkir untuk usaha-usaha baru.
Untuk menopang pembenahan sistem, Dishub akan membentuk satuan khusus bernama Satgas Parkir yang fokus menindak pelanggaran parkir liar dan memastikan ketertiban di titik rawan.
Satuan tugas (Satgas) ini ditargetkan mulai bergerak pada Agustus 2025 dan beroperasi penuh pada September.
“Kami ingin pengawasan lebih sistematis, tidak hanya bergantung pada operasi insidental,” terangnya.
Fadli juga menjelaskan bahwa pendapatan sektor parkir memang menurun setelah adanya perubahan regulasi yang mengalihkan beberapa lokasi dari objek retribusi ke objek pajak, yang kini dikelola Bapenda Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Untuk menutup kekurangan itu, Dishub menargetkan pembukaan kantong parkir baru yang sesuai aturan dan dapat kembali memperkuat pendapatan daerah.
“Penataan parkir adalah investasi jangka panjang. Kami ingin sistem yang tertib, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun PAD,” pungkasnya. (ADV)
![]()







