Sangatta – Sampai saat ini Hukum Adat Di Kutai Timur masih dalam proses menemukan kesepakatan – kesepakatan yang bisa sejalan dengan Undang – undang. Diketahui bahwa Perda adat Belum bisa di akomodir karna belum menemukan kesepakatan Bersama mengingat di Kutim ini sendiri mempunyai banyak suku dan adat, jadi salah satu hal yang harus di tentukan yaitu adat mana yang akan di jadikan dasarnya.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yan Ipui saat di temui di Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur mengatakan bahwa masih banyak hal harus di diskusikan dan di sepakati secara matang dalam prosesnya.
“Tetapi kendalanya yang kita perlu sampaikan dan kita komitmen bersama dulu karena banyak kepentingan di situ dan banyak melanggar juga undang – undang diatasnya. Sehingga kita belum bisa mencapai kata sepakat kalau terkait ini, Kutai Timur ini terdiri dari banyak suku bangsa, kita sudah multi di sini terkait hukum adat. Di dalam satu desa itu ada banyak latar belakang budaya dan suku, nanti adat mana yang kita pakai itu maih kita diskusikan,” ucapnya pada rekan media.
Sebelumnya ia juga mengatakan bahwa sudah banyak pihak yang mengusulkan untuk segara di sah kan mengenai Hukum Adat ini.
“Periode – periode sebelumnya itu sudah ada memang beberapa persoalan yang terkait Perda hukum adat ini. Pertama, memang definisi saja itu sudah banyak terbentur, dan memang keinginan dari beberapa teman – teman untuk kita segerakan Perda Hukum Adat ini,” ungkapnya pada awak media, Rabu (1/5/2024).
Namun demikian ia berkomitmen untuk mencari Solusi – Solusi lain sehingga Perda Hukum Adat ini bisa terwujud.
![]()







